Metrotvnews.com, Prabumulih: Ide tes keperawanan terhadap seluruh siswi sekolah menengah atas di Kota Prabumulih, Sumatra Selatan, diklaim memiliki landasan yang kuat dan tidak asal melemparkan wacana.
Dinas Pendidikan Kota Prabumulih beralasan tes keperawanan perlu dilakukan karena maraknya kasus mesum dan praktik prostitusi terhadap pelajar siswi SMA. Apalagi beberapa waktu lalu enam siswi pelajar terjaring kasus human traffiking.
Menguatkan pernyataan itu, Kepala SMA Negeri II Prabumulih Tin Martini mengatakan tes keperawanan dilakukan untuk mengantisipasi maraknya kasus mesum dan praktik postitusi di kalangan pelajar SMA.
"Sehingga nantinya agar para siswi akan takut atau berpikir untuk melakukan hal-hal negatif," ujar Tin di Prabumulih, Rabu (21/8).
Ia menambahkan tes keperawanan terhadap para siswi harus dilakukan dengan cara yang nantinya tidak akan menimbulkan kontradiksi berbagai pihak.
Sekadar informasi, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih akan mengajukan anggaran melalui Pemasukan Badan Daerah Tahun 2014 untuk melakukan tes keperawanan. Namun, wacana itu belum tentu direalisasikan karena akan menimulkan persoalan Hak Asasi Manusia. (Usamah)
TEMPO.CO, Palembang - Rencana Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan untuk melakukan tes keperawanan atas siswi Sekolah Menengah Atas di kota itu, disambut rasa was-was.
Selasa 20 Agustus 2013, ketika ditemui Tempo, sejumlah murid sekolah menengah atas di sana mengaku tak paham mengapa pemerintah begitu bersikeras untuk mengetahui hal paling pribadi itu. Selain itu, mereka juga menilai rencana tes keperawanan tersebut mengancam hak mereka sebagai anak.
Ananda --bukan nama sebenarnya-- salah seorang siswi SMU favorit di Kota Nanas --begitu Prabumulih biasa disebut-- mengaku rencana tes keperawanan atas dirinya dan rekan-rekannya sesama siswi SMA membuatnya resah dan was-was. "Kami jadi takut ke sekolah," katanya.
Selain itu, Ananda juga mempertanyakan metode dan pelaku dari tes keperawanan tersebut. Salah-salah, kata dia, gadis-gadis remaja siswi SMA di Prabumulih justru menjadi obyek pelecehan seksual dari penyelenggaraan tes keperawanan ini. "Saya pribadi takut kalau kami justru menjadi objek pemeriksaan yang kami tidak tahu apa gunanya," kata Ananda.
Kabar tentang kebijakan ini berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid. Dia mengatakan sedang mengajukan anggaran di RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat.
Rasyid yakin tes keperawanan ini adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya.
